Rabu, 19 Agustus 2020 | 15:09
Perantara
Nasional, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo menegaskan visi Indonesia Emas 2045, tatkala bangsa Indonesia memasuki
usia 100 tahun kemerdekaan, tidak boleh menjadi pepesan kosong belaka.
Melainkan perlu serius digapai oleh seluruh elemen bangsa. Masih ada 25 tahun
lagi untuk mempersiapkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang didukung
empat pilar utama, yaitu Pembangunan SDM dan Penguasaan Iptek, Perkembangan
Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Ketahanan Nasional dan
Tatakelola Pemerintahan.
"Bappenas memrediksi, periode
tahun 2030-2040 Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi, yakni jumlah
penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun mencapai 64 persen atau sekitar 190
juta dari total penduduk yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa. Pendidikan
menjadi kunci utama agar bonus demografi tersebut menjadi berkah, bukan malah
menjadi musibah dalam menggapai visi Indonesia Emas 2045," ujar Bamsoet
saat menerima pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode
2019-2021, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (19/8/20).
Pengurus KAMMI 2019-2021 yang
hadir antara lain Ketua Umum Susanto Triyogo, Wakil Ketua Bidang Internal Deni
Setiadi, Wakil Ketua Bidang Eksternal Jimmy Julian, Ketua Bidang Kebijakan
Publik Abdul Salam, Ketua Bidang Humas Ali Hasibuan, dan Ketua Bidang Pembinaan
Kader Rijal Muharam.
Mantan Ketua DPR RI ini juga
menyoroti temuan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP) pada tahun 2011
yang mengungkapkan 50 persen pelajar setuju tindakan radikal, 25 persen siswa
bahkan menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Di tahun 2017, Saiful Mujani
Research and Consulting (SMRC) merilis survei terdapat 9,2 persen responden
setuju NKRI diganti negara khilafah. Pada tahun 2019, Badan Intelijen Negara
(BIN) menyatakan hampir seribu penduduk telah terpapar radikalisme, dengan kaum
muda berusia 17-24 tahun berada di garis terdepan.
"Jika dibiarkan, kekuatan SDM
yang menjadi modal utama mencapai visi Indonesia Emas 2045, malah akan hancur
berantakan. Bukannya sukses dalam berbagai bidang, di tahun 2045 nanti kita
malah masih akan disibukan dengan konflik sosial mengatasnamakan agama.
Karenanya, sejak sekarang ini para kaum muda Indonesia harus menyadari bahwa
tindakan radikal dan ekstrim atas nama agama, bukanlah hal yang dibenarkan.
Indonesia terlalu berharga untuk dijadikan sarana perang saudara sebagaimana
yang terjadi di berbagai negara Timur Tengah," tegas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menambahkan, tantangan lain yang dihadapi kaum muda saat ini terkait sistem
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19. Tak hanya Indonesia,
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai saat ini pendidikan di dunia mengalami
disrupsi terbesar sepanjang sejarah, dengan 1,6 miliar pelajar dari 190 negara
terkena dampaknya.
"PJJ membuat lahirnya masalah
baru, yakni memperlebar ketimpangan akses terhadap pendidikan. Tak semua
peserta didik memiliki akses terhadap internet. Jikapun memiliki akses, tak
semua daerah memiliki sinyal telepon dan perangkat digital yang memadai.
Masalah juga dimiliki bagi peserta didik yang bisa menerapkan PJJ, mereka belum
tentu bisa belajar optimal karena kondisi tempat tinggal maupun lingkungan
keluarga yang tak kondusif. Jika dibiarkan, bukan tak mungkin kita mengalami
kehilangan satu generasi akibat pandemi," pungkas Bamsoet. (*)
Social Header