Rabu, 19 Agustus 2020 | 16:42
Perantara
Nasional, Kulonprogo (19/8) –
Kementerian Sosial tetapkan Kabupaten Kulonprogro sebagai Kawasan Siaga Bencana
(KwSB) yang ke - 8 di Indonesia. Kawasan Siaga Bencana di Kabupaten ini
meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Galur,Kecamatan Panjatan dan Kecamatan
Karangwuni.
Menteri Sosial Juliari P Barubara
menjelaskan pengembangan KwSB dilakukan sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan
dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana luar biasa dan
mengurangi risiko bencana di Kabupaten Kulonprogo, DIY.
"Arahan presiden jelas,
tingkatkan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana. Dipilihnya Kulonprogo
sebagai daerah KwSB karena memang disini rawan bencana. Kementerian Sosial
mencanangkan 471 Kawasan Siaga Bencana se-Indonesia termasuk disini," kata
Juliari
Pengembangan KwSB ini, dikatakan
Mensos merupakan bentuk kegotongroyongan karena jika hanya mengandalkan
personil TNI, Polri, Tagana dan unsur pemerintah lainnya penanganan bencana
tidak akan maksimal.
"Berapa jumlah personil
pemerintah tentu masih kurang," jelas Mensos.
Pada tahap awal, KwSB dikembangkan
di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap dan Kebumen, Jawa Tengah serta
Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketujuh kecamatan itu adalah Kecamatan
Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih (Kabupaten Pangandaran),
Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala (Kabupaten Cilacap), Kecamatan Ayah
dan Kecamatan Buayan (Kabupaten Kebumen).
"Pada tujuh kecamatan
tersebut terdapat desa-desa (berdasarkan hasil pemetaan BMKG) yang memiliki
risiko tinggi dan berada pada jalur Megathrust. Sebagian desanya ada yang
memiliki risiko rendah terhadap bencana, namun diharapkan dapat menjadi daerah
penyangga ketika terjadi bencana," kata mantan anggota DPR dua periode
ini.
Mensos menambahkan pengembangan
kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk mengantisipasi bahaya
bencana alam seperti tanah longsor, banjir bahkan kemungkinan terjadinya
Megathrust karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang dapat
memicu tsunami.
"Kita akan terus kembangkan
KSB dari kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk daerah yang
ancaman bencananya besar. Untuk kampung siaga bencana saat ini sudah ada
741," imbuh mantan ketua IMI dua periode ini.
Sebelum dilakukan pencanangan KSB,
Kemensos telah lebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah
setempat dan para stakeholder terkait.
Rapat koordinasi, disebut Juliari
menjadi momentum menyelaraskan komunikasi dan langkah seluruh mitra kerja
Kemensos di tingkat provinsi, kota/kabupaten, maupun kecamatan hingga desa.
"Kementerian Sosial hanya
salah satu instansi di tingkat pusat yang menangani bencana alam, sedangkan
penanganan bencana alam harus dilakukan secara terpadu, baik di pusat maupun
daerah, pada semua tahapan penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan
pasca bencana," pungkasnya.
Juliari menjelaskan didalam KwSB
masyarakat diberikan edukasi dan simulasi bagaimana mengantisipasi jika terjadi
bencana dengan tujuan agar warga tahu harus apa saat bencana melanda.
"Saat bencana terjadi, warga
kawasan siaga bencana sudah benar-benar ready. Itu yang penting," jelas
Juliari.
Sementara itu, Direktur Jenderal
Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin mengatakan KSB fokus
untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Pengembangan KSB juga
memfasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang Penanggulangan
Bencana yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah
dalam penanggulangan bencana.
"Dalam edukasi ini
Kementerian Sosial mengembangkan Community Based Disaster Management atau
Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang diimplementasikan dalam program
Tagana Masuk Sekolah (TMS) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)," kata Pepen.
KwSB yang dikembangkan Kemensos
saat ini menurut Pepen memiliki jangkauan yang semakin luas. KwSB kini mencakup
daerah-daerah rawan bencana yang berbatasan antar-kabupaten dan/atau
antar-provinsi.
Pengembangan
Peralatan dan Fasilitas Pelayanan Pengungsi
Selain mengembangkan kampung siaga
bencana menjadi kawasan siaga bencana, Kemensos juga mengembang sarana dan
prasarana bagi pengungsi jika terjadi bencana.
Juliari menjelaskan salah satu
pengembangan fasilitas bencana yaitu tenda berjendela yang dapat dengan cepat
dipasang di lokasi bencana.
"Tenda ini bisa disekat
sehingga jika ada satu keluarga yang mengungsi dapat dikumpulkan menjadi satu.
Disamping itu tenda ini juga bisa diperuntukan khusus bagi pengungsi yang
sakit," jelas Mensos.
Disamping tenda, Kemensos juga
telah membuat motor dapur lapangan yang dapat mengantarkan makanan kepada
pengungsi yang tidak dapat dijangkau mobil dapur umum.
"Motor dapur umum merupakan
pengembangan dan jawaban kebutuhan suplay makanan kepada pengungsi di daerah
terparah atau sulit diakses," jelas bapak dua anak ini.
"Arahan Presiden Jokowi
sangat jelas penanganan pangungsi jika terjadi bencana harus maksimal dan
jangan sampai mereka kelaparan," lanjut Mensos.
Dalam kesempatan ini Kemensos juga
memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten Kulonprogo dan propinsi DIY
sebesar Rp.1.601.808.000 yang terdiri dari Bantuan Logistik untuk 4 Lumbung
Sosial KSB sebesar @ Rp.160.059.350 dengan total Rp. 640.237.400.
Bantuan truk serbaguna 1 unit
senilai Rp. 445.012.500, bantuan motor dapur umun 1 unit senilai Rp.55.608.300.
Sedangkan bantuan bantuan logistik untuk propinsi DIY senilai Rp. 460.949.800.
Sumber: Humas Ditjen Perlindungan
dan Jaminan Sosial Kemensos RI
Social Header