Sabtu, 5 September 2020 | 22:38
Perantara
Nasional, Serang – Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo meyakini ditengah derasnya gempuran digitalisasi dengan hadirnya
pendengung (buzzer) hingga influencer yang terkadang menjadi referensi
masyarakat mendapatkan informasi, pers masih memiliki peran yang signifikan.
Khususnya sebagai kekuatan publik yang merepresentasikan fungsi kontrol dan
kritik rakyat terhadap jalannya roda pemerintahan. Dahsyatnya digitalisasi
justru harus dijadikan tantangan bagi pers untuk memberikan pelayanan informasi
yang mendalam, akurat, obyektif dan berimbang.
"Sebagai pilar keempat
demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers turut memiliki
tanggungjawab membangun masyarakat sehat yang melek informasi. Sekaligus
menjadi filter atas maraknya informasi menyesatkan yang begitu mudah tersebar
melalui media sosial hingga menjadi viral," ujar Bamsoet dalam acara Press
Gathering Wartawan Koordinatoriat MPR RI, di Anyer, Banten, Sabtu (5/9/20).
Turut hadir para Wakil Ketua MPR
RI antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, dan Hidayat Nur
Wahid (virtual). Hadir pula pimpinan Fraksi MPR RI antara lain Idris Laena
(Golkar), Taufik Basari (Nasdem), Anton Sukartono (Demokrat), Arwani Thomafi
(PPP) dan Intsiawati Ayus (Kelompok DPD).
Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan,
hingga 5 Mei 2020, Kementerian KOMINFO menemukan sekitar 1.401 konten hoaks dan
disinformasi terkait Covid-19. Ini sungguh memprihatinkan, ketika kehidupan
ekonomi dan sosial masyarakat terhimpit dampak pandemi Covid-19, masih ada saja
pihak-pihak tak bertangggungjawab yang mencederai psikologis masyarakat dengan
menyebarluaskan informasi menyesatkan.
"Pers harus bisa menyajikan
informasi utuh berbasis fakta. Sehingga jika ada masyarakat yang ragu terhadap
informasi yang ia dapat dari media sosial, bisa menkonfirmasinya melalui pers.
Karenanya, pers tak boleh ikut-ikutan menggunakan cara-cara bombastis umpan
click (clickbait) hanya demi mengejar jumlah target pembaca," papar
Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menekankan, pers harus tetap mengedepankan etika jurnalistik dalam menyajikan
informasi. Karena disitulah salah satu letak kekuatan pers, dibanding buzzer
yang hanya bisa menghadirkan informasi bombastis tanpa makna dan cenderung
malah menyesatkan serta membuat pembelahan sosial di masyarakat.
"Merawat kepribadian serta
jati diri bangsa agar tak tergerus akibat pembelahan sosial karena hoax maupun
hate speech, adalah tugas kolektif kita bersama, termasuk pers. Dengan
jangkauan yang luas dan tingkat aksesibilitas yang tinggi, media massa
mempunyai peran strategis dalam menyebarluaskan wawasan kebangsaan,"
tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila
ini menambahkan, pers telah menjadi salah satu mitra penting MPR RI dalam
melaksanakan berbagai tugas konstitusional, terutama dalam mewujudkan visi MPR
RI sebagai Rumah Kebangsaan yang memosisikan MPR RI sebagai wadah sekaligus
representasi dari beragam aspirasi, pemikiran serta arus perubahan.
"Kemajemukan adalah fitrah
kebangsaan yang harus senantiasa dihormati dan dilindungi. Sebagai rumah
kebangsaan, MPR RI menegaskan setiap warga negara merupakan bagian tak terpisahkan
dari satu ikatan kebangsaan. Termasuk pers yang menjadi corong penyebar
semangat kebangsaan, penyebar semangat gotong royong dan kebersamaan,"
pungkas Bamsoet. (*)
Social Header