Kamis, 1 Oktober 2020 | 20:45
Perantara-Nasional.Com,
Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memandang DPD
RI perlu aktif mengambil peran tidak saja dalam bidang legislasi, melainkan
juga fungsi pengawasan dan anggaran.
"Pada dasarnya, setiap
lembaga negara yang dibentuk dengan mandat kekuasaan rakyat haruslah memiliki
kekuasaan untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kepentingan rakyat. Masa depan
demokrasi Indonesia salah satunya ditentukan oleh terwujudnya kedaulatan rakyat
melalui lembaga yang mempunyai kewenangan mandiri," ujar Bamsoet saat
menjadi narasumber launching Obras (Obrolan Senator) dalam rangka HUT ke-16 DPD
RI, di Jakarta, Kamis (1/10/20).
Turut hadir antara lain Ketua DPD
RI La Nyalla Mattaliti, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPD RI Nono
Sampono dan Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi,
Ketua Komite II DPD RI sekaligus Ketua Panitia HUT ke-16 DPD RI Yorrys Raweyai.
Ketua DPR RI ke-20 ini
menambahkan, melalui penguatan DPD RI berbagai perbedaan dan keragaman bangsa
meliputi wilayah, penduduk, kultur, agama, nilai-nilai historis, dapat
diperjuangkan dan dirumuskan dalam kebijakan nasional. Karenanya sangat penting
memandang keberadaan DPD secara proporsional dalam konteks 'menjadi' (process
of becoming) dalam jangka panjang, dibanding melihatnya sebagai suatu wujud
yang baku atau final.
"Dengan demikian perjuangan
memperkuat DPD baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan, harus
dilihat sebagai perjuangan jangka panjang, terus menerus, tekun dan
sabar," urai Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menekankan, dalam proses penguatannya, DPD juga harus bisa meyakinkan berbagai
pihak yang masih keberatan. Sehingga mereka bisa percaya sepenuhnya bahwa
keberadaan DPD yang kuat merupakan suatu keperluan. Bahkan keniscayaan bagi
masa depan negara Indonesia tercinta, bukan justru menjadi ancaman.
"DPD yang kuat akan semakin
menguatkan kehidupan masyarakat di daerah. Apalagi di kawasan Indonesia Timur,
seperti Papua, kini sedang banyak geliat pembangunan. Di Papua saja, pemerintah
berencana memekarkannya menjadi lima wilayah. DPD perlu ikut ambil bagian agar
setiap upaya pemekaran wilayah, berujung pada kesejahteraan rakyat. Bukan
justru menjadi ajang bagi-bagi jabatan bagi segelintir elite saja,"
pungkas Bamsoet. (*)
Social Header