Jumat, 9 Oktober 2020 | 15:43
Perantara-Nasional.Com, Jakarta – Adalah fenomena yg terjadi pada
pilkada serentak 2020 saat ini. Banyak fenomena-fenomena menarik lainnya yg
terjadi pada pilkada 2020 ini, antara lain netralitas ASN semakin
mengkhawatirkan, fenomena kotak kosong semakin meningkat yg sejalan dgn
meningkatnya calon tunggal, melanggengkan dinasti politik, dan politik uang
semakin sulit di kontrol.
Hal
ini terungkap dalam konsinyering penyiaran pilkada serentak 2020 dalam rangka
mencari pemimpin pilihan rakyat (8/10). Acara yg diselenggarakan TVRI ini
mengundang sejumlah Narasumber salah satunya Fachrul Razi selaku Ketua Komite 1
DPD RI
Razi
menjelaskan bahwa sudah banyak pihak yang meminta penundaan pilkada akan tetapi
pilkada tetap jalan mulai dari Komite 1 DPD RI, Mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas
Islam NU dan Muhammadyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan komnas
HAM. Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan covid-19
mencapai 4000-an dan sepertinya belum adanya indikasi akan menurun.
Komite
I DPDRI tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020 akan
tetapi juga menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan pilkada secara asimetris
dimana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.
Sementara
itu dalam dialog, Desi dari TVRI berpendapat bahwa walau bagaimanapun pilkada
tetap dilaksanakan karena begitu banyak sumberdaya yg sudah dialokasikan baik
oleh paslon maupun pihak-pihak lain yg terlibat dalam pilkada. Artinya Pilkada
dapat menstimulus perekonomian di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
Berkaitan
dengan mengawal demokrasi di daerah dengan indikasi dinasti politik, TVRI punya
program pendidikan pemilih pada pilkada 2020 ini, TVRI tidak akan membuka
perdebatan paslon akan tetapi lebih kepada edukasi bagi pemilih dengan mengundang narasumber dari akademisi,
tokoh masyarakat, dan anggota DPD dari daerah yg ikut pilkada.
Menanggapi
hal tersebut, Fachrul Razi menegaskan bahwa Komite 1 sangat mendukung adanya
edukasi politik yg dilakukan TVRI dan TVRI bisa fokus pada daerah yg memiliki
fenomena dinasti politik, kotak kosong, atau kriteria lainnya agar masyakat
dapat pemahaman yang baik.
Komite
1 DPD RI sebenarnya menawarkan solusi bagi kondisi pilkada saat ini dgn
menginisiasi RUU Pilkada perubahan UU No 10/2016. Komite 1 DPD RI menawarkan solusi
untuk meminimalisir politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik.
Disamping itu, Komite 1 DPD RI mengusulkan pendanaan Pilkada dari APBN, tidak
menggunakan APBD karena sangt rawan sipolitisir untuk kepntngan calon tertentu.
Sebagai
penutup, Razi mengharapkan media khususnya media televisi daoat menjadi media
edukasi politik bagi masyarakat khususnya masyarakat daerah dimana siaran TVRI
menjangkau sampai ke pelosok daerah. (*)
Redaksi/PPWI
Social Header