Oleh Thoriq Aziz
 |
| Praktisi Studi Islam dan Arab, Thoriq Aziz. |
Perantara-Nasional.Com, – Banyak guru yang belum mandiri secara keuangan. Masih banyak guru yang tidak merdeka dalam menjalankan profesinya di dalam kelas, bahkan mereka cenderung tidak leluasa dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Kecemasan dan kekhawatiran berhadapan dengan dokumen dan pasal hukum yang dapat menjerat para guru di setiap saat menghantui mereka, hal ini terjadi ketika mereka mendisiplinkan siswa mereka di dalam ruang kelas.
Perombakan kurikulum dalam situasi pasca pandemi seolah semakin mengeratkan sebuah slogan bahwa "ganti menteri, ganti kurikulum". Dan pada kenyataannya, implementasi kebijakan relaksasi bagi sekolah dalam memilih kurikulum yang diterapkan masih meninggalkan banyak permasalahan. Faktanya, nyaris semua sekolah didesak untuk memilih menggunakan kurikulum merdeka secara mandiri . Alhasil, peran guru lebih dipandang sebagai pelaksana kurikulum dibandingkan sebagai pengembang kurikulum.
Dalam pembacaan yang berpola, kurikulum merdeka dapat diterapkan sepenuhnya di semua sekolah (penggerak maupun nonpenggerak, -red). Namun lebih realistis dan lebih masuk akal, bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum 2013, yang dirumuskan dengan pengintegrasian proyek Profil Pelajar Pancasila. Penghentian sementara pengajaran tatap muka selama kurang lebih dua tahun karena pandemi Covid-19 itu menyebabkan penurunan pencapaian kompetensi yang membutuhkan pembelajaran akselerasi dengan pelaksanaan kurikulum yang disederhanakan.
Guru adalah kurikulum hidup yang terus berjalan. Daripada menyusun kurikulum baru yang terbatas hanya pada satu dokumen, seharusnya pemerintah lebih menekankan pengembangan guru yang berkualifikasi tinggi, kreatif, inovatif, dan berdedikasi. Sebagai benda mati, dokumen kurikulum itu akan dapat hidup hanya di tangan guru yang kreatif, inovatif, ulet, dan memiliki semangat yang tinggi dalam membawa perubahan pembelajaran.
Sebagus apapun dokumen kurikulum, kurikulum yang sebenarnya tidak akan optimal jika guru tidak terus menerus dilatih menggunakan metode pembelajaran yang baik sehingga dapat menerjemahkan dan mengimplementasikan kurikulum secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada pelatihan cara belajar menerapkan kurikulum 2013 yang disederhanakan.
Pemerintah dan seluruh pendidik harus benar-benar serius dan sungguh-sungguh dalam menyikapi permasalahan ini, bagaimana agar para guru dapat merdeka dan tercapai guru yang kompeten, terlindungi, dan sejahtera. Rakyat menantikan episode di mana politik berpihak pada kaum yang lemah, memerdekakan profesi guru untuk tumbuh menjadi profesi yang bermartabat, sejahtera, mulia dan didambakan oleh anak bangsa.
Di era Menteri Nadiem Makarim, merdeka belajar menjadi kebijakan prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sejak tahun 2020, Kemendikbudristek telah memperkenalkan puluhan bahkan belasan episode kebijakan merdeka belajar. Prinsip dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menetapkan kebijakan dan program adalah memberikan yang terbaik bagi para siswa dan guru.
Beraneka macam kebijakan dan program yang digulirkan Kemendikbudristek merupakan langkah menuju transformasi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada siswa tetapi juga pada guru. Peran guru sebagai faktor kunci dalam melaksanakan reformasi pendidikan tidak dapat dipungkiri.
Guru itu manusia biasa, tetapi memiliki peran yang luar biasa dalam pembangunan sumber daya manusia. Guru diharapkan mendidik anak didik agar merdeka dalam memaksimalkan potensinya. Posisinya sebagai manusia biasa, namun peran yang dimainkan oleh guru itu tidak bisa dipandang remeh dalam proses pembangunan sumber daya manusia. Guru diharapkan mampu mendidik siswa untuk mencapai potensinya secara maksimal.
Namun, apakah guru sudah dimerdekakan dan dimaksimalkan dalam pengembangan potensinya? Apakah guru betul-betul sudah memperoleh kesejahteraannya? Beragam kebijakan pendidikan telah dilakukan untuk membuat guru berpihak pada siswa, namun seberapa banyak kebijakan tersebut yang benar-benar berpihak kepada guru?
Guru dapat secara maksimal memainkan peran strategis dalam transformasi pendidikan, kuncinya jika pemerintah fokus pada tata kelola guru, maka semua kebijakan dan program di bidang pendidikan akan berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Penyelesaian masalah kesejahteraan guru dan pengembangan kompetensi mereka adalah kunci kemajuan dalam pendidikan.
Kenyataan di lapangan, dalam transformasi pendidikan, guru lebih sering diserahi dan disuguhi masalah dan beban sebagai konsekuensi dari kebijakan di atas, dan berdasarkan kebutuhan yang datang dari bawah. Guru terkesan kurang diberikan pelayanan untuk keluar dari berbagai persoalan yang melilitnya.
Birokrat pendidikan belum mampu memaksimalkan perannya sebagai 'pelayan' bagi guru. Akibatnya, sang guru terus dipasung dalam persoalan yang sulit keluar darinya bilamana peran dan diri guru tidak kunjung dimerdekakan. Guru dan anak bangsa menanti kebijakan pendidikan yang memerdekakan profesi guru.
Social Header